detik.com, Jakarta - Belajar membaca merupakan salah satu tahapan penting dalam perkembangan anak. Namun tidak semua anak tertarik untuk melakukannya. Berikut beberapa cara agar anak memiliki keinginan belajar membaca, seperti dikutip dari She Knows:
Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan
Dari Desa di Blitar, SMP Miftahul Huda Siap Cetak Entrepreneur
detik.com, Blitar - Warga Kabupaten Blitar pantas bangga. Sebuah sekolah yang mengedepankan entrepreneur telah diresmikan Menteri Pendidikan M Nuh. Nantinya diharapkan lulusan sekolah tersebut akan mampu bersaing dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Sekolah entrepreneur itu adalah SMP Miftahul Huda. Lokasinya di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro. Sekolah yang dikelola oleh Yayasan Miftahul Huda itu menekankan pada pendidikan dan praktek kewirausahaan. Bidang pendidikan yang ditekankan semata-mata mengambil potensi Desa Gogodeso, seperti pertanian, peternakan dan UKM.
"Desa ini sudah mempunyai UKM terkenal hingga level nasional, yaitu usaha roti Kalimasada. Usaha yang dirintis dari desa ini nantinya akan menjadi inspirasi bagi anak didik," kata Ketua Yayasan Miftahul Huda, Arif Afandi, Minggu (5/2/2012).
Mahasiswa Perlu Ambil Peran Berantas Korupsi
detiknews.com, Kairo - Mahasiswa perlu mengambil peran dalam program pemberantasan korupsi dan menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat diandalkan.
Hal itu disampaikan Duta Besar RI Luar Biasa Berkuasa Penuh untuk Republik Arab Mesir Nurfaizi Suwandi dalam dialog interaktif dengan mahasiswa Indonesia di Balai Pertemuan Bhinneka Tunggal Ika KBRI Kairo, Mesir (27/1/2012).
Mendiknas Siapkan Rp 150 M Bangun Institut Teknologi di Luar Pulau
detik.com, Surabaya - Untuk memperbanyak jumlah mahasiswa teknik, M Nuh sudah mempersiapkan banyak cara. Tahap awal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini telah menyiapkan dana Rp 150 M. Dana ini digunakan membangun Institut Teknik di Kalimantan (Balikpapan) dan Sumatera.
Hal ini diungkapkan M Nuh usai peresmian gedung laboratorium elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). M Nuh mengatakan dana sebesar Rp 150 M itu untuk masing-masing wilayah, dan bukan termasuk dana untuk tanah.
"Sudah kami alokasikan Rp 150 M untuk masing-masing Institut Teknik di Kalimantan dan Sumatra. Dana itu juga bukan termasuk untuk kebutuhan tanah karena lahan wajib disediakan pemerintah daerah," kata M Nuh, Sabtu (21/1/2012).
Lahannya, lanjut M Nuh, telah disediakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sejauh ini, lahan yang sudah tersedia dan siap dibangun yakni seluas 300 hektare.
Namun, proses pembangunannya sengaja tidak langsung tuntas. Sebab, untuk mendirikan sebuah institusi atau lembaga pendidikan, dilihat juga dari sisi rekrutmen.
'Kontribusi' Sistem Pendidikan Terhadap Perilaku Koruptif
detiknews.com, Jakarta -
Sungguh terkejut mendengar berita baru-baru ini yang
mengatakan bahwa 50 persen PNS telah melakukan tindakan korupsi. Kabar
tersebut terkait dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) yang dilaporkan oleh wakil ketua PPATK Agus Santoso di
sela-sela seminar Nasional di Jakarta mengenai tindak pidana pencucian
uang.
Dia mengatakan bahwa sebanyak 50 persen PNS muda melakukan pencucian uang dengan memasukkan uang negara ke dalam rekening pribadi, bahkan terdapat 10 PNS muda golongan IIIB yang berusia 28 tahun-an yang memiliki rekening miliaran rupiah. Setiap menjelang akhir tahun, secara bersama-sama PNS di Indonesia baik dari pusat maupun daerah terutama bendahara proyek mengirimkan sebagian uang negara ke rekening istri dan anaknya serta orang tuanya. Sungguh sangat menyedihkan melihat fenomena ini.
Dengan dalih bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai pengamanan uang negara dikarenakan akan tutup buku, sedangkan proyek belum selesai dilakukan, tetap saja hal te rsebut tidak dibenarkan. Bahkan praktik semacam ini merupakan tindakan korupsi. Pelaku bisa dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ironisnya, mengapa kasus ini lambat ditindaklanjuti, padahal beberapa temuan sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu.
Dia mengatakan bahwa sebanyak 50 persen PNS muda melakukan pencucian uang dengan memasukkan uang negara ke dalam rekening pribadi, bahkan terdapat 10 PNS muda golongan IIIB yang berusia 28 tahun-an yang memiliki rekening miliaran rupiah. Setiap menjelang akhir tahun, secara bersama-sama PNS di Indonesia baik dari pusat maupun daerah terutama bendahara proyek mengirimkan sebagian uang negara ke rekening istri dan anaknya serta orang tuanya. Sungguh sangat menyedihkan melihat fenomena ini.
Dengan dalih bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai pengamanan uang negara dikarenakan akan tutup buku, sedangkan proyek belum selesai dilakukan, tetap saja hal te rsebut tidak dibenarkan. Bahkan praktik semacam ini merupakan tindakan korupsi. Pelaku bisa dijerat dengan pasal tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ironisnya, mengapa kasus ini lambat ditindaklanjuti, padahal beberapa temuan sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu.
Langganan:
Postingan (Atom)